Menata Regulasi,
Menciptakan Industri

TKDN belum akan diatur karena menunggu industri Internet of Things tumbuh dahulu

Menjawab beragam tantangan di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak tahun lalu telah menyusun draf regulasi untuk menentukan aturan main industri IoT. Kemkominfo menjanjikan regulasi ini terbit pada akhir 2018.

“Posisi kami saat ini sedang melakukan diskusi untuk mendapatkan feedback dari stakeholder terkait,” ungkap Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail lewat pesan singkat kepada DailySocial beberapa waktu lalu.

Ismail menyebutkan aturan ini akan menitikberatkan pada elemen konektivitas. Alasannya, konektivitas berkaitan erat dengan perangkat, standardisasi, teknologi, dan frekuensi sehingga dapat memberikan ruang dan batasan kepada pelaku bisnis IoT.

Berdasarkan peta jalan (roadmap) IoT Indonesia, adapun ada tiga hal yang menjadi fokus utama regulasi, yakni teknologi, frekuensi, dan standardisasi. Secara singkat, pemerintah akan memetakan teknologi yang dapat mendukung perangkat IoT, baik yang memanfaatkan 3GPP, non-3GPP, dan non-satelit.

Jika dirinci, perangkat dengan standar 3GPP dapat mendukung teknologi 2G/3G/4G/5G/NB-IoT. Sementara non-3GPP dan non-satelit terbagi lagi atas dua kategori, yakni Low-Power Wide-Area (LPWA) dengan teknologi LoRa dan Sigfox. Dan Short Range Device (SDR), seperti Bluetooth, WiFi, dan Zigbee.

“Prioritas kebijakan IoT bukan hanya perkara membangun pabrik manufaktur, tetapi menciptakan pasar dan mendorong produk dalam negeri untuk memproteksi keamanan negara. Kedengarannya elegan, tetapi sulit dilaksanakan.”

Pakar TIK sekaligus Akademisi Budi Rahardjo

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur alokasi spektrum yang akan digunakan untuk mendukung konektivitas perangkat IoT. Spektrum terbagi dua, yakni frekuensi berlisensi maupun tidak berlisensi.

Frekuensi berlisensi terdiri dari: Band 1 (2.100MHz), Band 3 (1.800MHz), Band 5 (800MHz), Band 8 (900MHz), Band 31 (450MHz), dan Band 40 (2.300MHz). Di kategori tidak berlisensi, terdapat frekuensi 2,4GHz dan 5,8GHz.

Sebetulnya pemerintah mengusulkan spektrum di rentang 919-925MHz untuk kategori tidak berlisensi. Saat ini, usulan tersebut masih dalam pengkajian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan interferensi pada jaringan seluler milik operator telekomunikasi.

Pelaku industri saat ini tengah menanti pemerintah mensahkan regulasi berkaitan dengan alokasi frekuensi tersebut untuk memastikan batasan yang jelas, terutama pelaku bisnis LoRa. Untuk itu, Kemkominfo akan segera melakukan uji coba di rentang 919MHz-925MHz dalam waktu dekat.

Diamini CEO DycodeX, Andri Yadi, regulasi ini sangat diperlukan terutama bagi pengembang IoT yang menggunakan teknologi LoRa yang tidak berlisensi. Ia mengapresiasi pemerintah yang memfokuskan penyusunan regulasi pada alokasi frekuensi sebagai sumber daya milik negara.

“Di Indonesia, (produk berbasis) LoRa itu lagi marak. Bisa kami bilang bahwa kami pionir dan berjuang membawa LoRa ke sini hingga diakui. LoRa ini melibatkan banyak stakeholder dalam pengembangannya, sehingga perlu aturan agar tidak mengganggu layanan lain,” papar Andri.

Soal perangkat, Kemkominfo memastikan bahwa Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tidak akan diatur dalam regulasi ini karena proyeksi bisnis perangkat IoT tidak sebesar konten dan aplikasi. Namun, terkait perangkat IoT, pemerintah berjanji untuk mempermudah izin masuknya ke Indonesia.

Riset Indonesia IoT Forum memperkirakan nilai pasar IoT Indonesia mencapai Rp444 triliun di 2022. Angka ini terdiri dari konten dan aplikasi (Rp192,1 triliun), platform (Rp156,8 triliun), perangkat IoT (Rp56 triliun) serta network and gateway (Rp39,1 triliun).

“Jadi nilai pangsa pasar untuk perangkat IoT kecil bila dibandingkan nilai pangsa pasar aplikasi dan platform. Karena kondisi ini kami tidak memberlakukan dulu kebijakan TKDN untuk perangkat IoT,” ujar Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo, Mochamad Hadiyana kepada DailySocial.

Menurutnya, apabila industri perangkat IoT sudah berkembang, pemerintah mempertimbangkan pemberlakukan kebijakan TKDN ke depannya.

“Kami tidak memberlakukan dulu aturan TKDN untuk perangkat IoT. Nanti saat industri perangkat IoT dalam negeri sudah berkembang dan siap untuk memanfaatkan peluang pasar Indonesia, dapat saja kami memberlakukan kebijakan TKDN.”

Dirjen Standardisasi Perangkat dan Pos Informatika Kemkominfo Mochamad Hadiyana

Pemerintah perlu
ambil gerakan baru

Terkait draf regulasi, Pakar TIK sekaligus Akademisi Budi Rahardjo menilai pemerintah kurang konkret dalam merumuskan berbagai program pada roadmap IoT. Selain tidak ada kebaruan, roadmap IoT dianggap kurang menampilkan sebuah gebrakan berani untuk mendorong industrinya.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait rencana pengembangan IoT yang digodok pemerintah. Pertama, mendorong adopsi IoT dengan produk buatan dalam negeri di lingkungan pemerintahan.

“Tidak ada program yang spesifik menurut saya. Padahal jika berani mengambil gebrakan, pemerintah bisa mengembangkan industri ini dengan menciptakan niche market untuk mendorong pasar domestik,” ujar Budi saat dihubungi DailySocial.

Niche market yang dimaksud adalah segmen pasar tertentu yang punya peluang untuk dijajaki. Ia mencontohkan implementasi smart lamp buatan dalam negeri di lingkungan kabupaten.

Menurutnya, segmen pasar ini dapat dikendalikan karena merupakan lingkungan pemerintahan.

Selanjutnya, pemerintah dinilai perlu memiliki kebijakan pengadaan khusus untuk barang atau komponen teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Tujuannya adalah menciptakan pasar sekaligus melindungi pasar dalam negeri.

“Ini bukan masalah bangun pabrik manufaktur saja, tetapi bagaimana mendorong penggunaan produk dalam negeri, terlebih masalah keamanannya. Harus ada regulasi khusus terkait pengadaan komponen TIK, jadi tak perlu impor dari Tiongkok. Secara spesifikasi, (kualitas) Indonesia dan Tiongkok sama kok,” papar Budi.

Selama ini impor komponen masih dilakukan karena negara mendapat pemasukan dari pajak. Saat ini pengadaan barang masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Editorial
Editor: Amir Karimuddin
Senior Writer: Corry Anestia

Product
Product Lead: Wiku Baskoro
Design: Rizky Beny
Tech: Bagus Rinaldhi

Terakhir, lanjut Budi, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana penelitian IoT untuk memastikan bahwa pengembangan ekosistem IoT tidak terbatas pada satu sektor industri saja.

“Pada intinya semua harus paralel berjalan, dan membangun ekosistem itu butuh waktu. Selama bisa bersinergi, inisiasi ini dapat dijalankan bersamaan, baik dari sisi hukum, SDM, hingga infrastruktur.”

Terakhir, lanjut Budi, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana penelitian IoT untuk memastikan bahwa pengembangan ekosistem IoT tidak terbatas pada satu sektor industri saja.

“Pada intinya semua harus paralel berjalan, dan membangun ekosistem itu butuh waktu. Selama bisa bersinergi, inisiasi ini dapat dijalankan bersamaan, baik dari sisi hukum, SDM, hingga infrastruktur.”

Artikel Terkait:


SHARE: