MENUNGGU KETERLIBATAN

REGULATOR

Ciptakan Industri Esports yang Sehat




PRESS START TO BEGIN

Komunitas berharap pemerintah membuat standarisasi dan mengakui esports di Indonesia


Industri esports di Indonesia perlu berbenah, cetus Yus Lianson, penggemar game dan pegiat media online,” saat berbincang dengan DailySocial beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sudah saatnya ekosistem esports mulai dari pemain, tim, organizer turnamen, hingga pemerintah melakukan pembenahan selagi industri ini tengah mekar di kalangan masyarakat. Yus menilai pelaku bisnis perlu diberi koridor agar industri ini berjalan dengan semestinya. Demikian juga asosiasi dan pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan demi menciptakan bisnis dan ekosistem yang sehat.

Bagi pelaku bisnis, pembenahan ini seharusnya dimulai terlebih dahulu dari pemerintah sebagai regulator. Pelaku bisnis mengklaim telah menjalankan bisnis sesuai koridor, baik dari gaji pemain, pendidikan, hingga sponsor.

Lalu, pembenahan apa saja yang perlu dilakukan?

DailySocial sempat berbincang dengan sejumlah pelaku industri esports. Ada banyak tuntutan yang disuarakan oleh komunitas. Misalnya, Indonesia Esports Premiere League (IESPL) menginginkan kebijakan dan pembentukan liga nasional sebagai upaya untuk mengokohkan ekosistem esports di Indonesia.

Juga perlu adanya standarisasi kesejahteraan pemain esports profesional, seperti yang diungkapkan Glen Richard Pangalila, pemain pro AoV dari klub Dunia Games (DG) Esports.

Standarisasi yang dimaksud berupa gaji, tunjangan, hingga bonus turnamen. Baik Glen maupun Brand Manager EVOS Esports Yansen Wijaya sama-sama menginginkan pemerintah segera mengakui esports sebagai olahraga resmi sehingga menyusul pula status pemain esports sebagai atlet.

Pemerintah harus mengakui adanya esports di Indonesia, terutama pemain tim sebagai atlet. Siapa yang tidak mau [atlet] sejahtera? Siapa yang tidak senang bawa nama Indonesia ke [turnamen] luar negeri? Pengurus di dalam IeSPA juga perlu dibenahi.

YANSEN WIJAYA
Brand Manager EVOS Esports

Sebetulnya, upaya penyetaraan status gamer profesional sebagai atlet telah menjadi kisruh lama, dan ini rupanya berlaku tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.

Mengutip tulisannya yang bertajuk “Upaya Penyetaraan Esports dan Olahraga. Apakah Efektif?”, pegiat media game dan esports Yabes Elia melihat apa yang dibutuhkan tubuh manusia saat bertanding esports 87 persen sama dengan yang terjadi saat bertanding di olahraga tradisional.

Menonton pertandingan esports juga menawarkan nilai hiburan atau keseruan yang sama layaknya orang menyaksikan pertandingan olahraga, misalnya sepakbola.

Ia mempertanyakan apakah upaya-upaya di atas memberikan pengaruh besar terhadap ekosistem esports agar menjadi industri yang sustainable dan mampu menyejahterakan seluruh pelaku terlibat di dalamnya. Pasalnya, Indonesia dinilai belum punya industri olahraga yang matang. Banyak kasus para atlet nasional terlambat menerima bonus atau gaji.

BELUM

DITERIMA

IOC


Ketua Umum Indonesia eSports Association (IeSPA) Eddy Lim mengungkap bahwa status atlet bagi para gamer profesional saat ini masih menggantung karena bukan tugas pemerintah maupun asosiasi untuk menentukannya. Ia menyebut saat ini esports masih dalam proses untuk diterima International Olympic Committee (IOC).

Indonesia boleh berbangga esports sudah bisa dipertandingkan di Asian Games 2018 kemarin meski hanya sebagai cabang ekshibisi. Meskipun demikian, Eddy menyebut butuh prosedur panjang untuk menjadikan esports sebagai cabang olahraga resmi karena perlu diajukan terlebih dulu ke IOC.

“Kita Indonesia sudah duluan diterima Komite Olimpiade Indonesia (KOI), tapi internasional belum, termasuk Eropa. Komite Olimpiade Eropa tidak mau terima karena esports belum terdaftar di IOC,” ujar Eddy kepada DailySocial.

Sebagai organisasi yang menaungi olahraga internasional, IOC mulai mempertimbangkan status esports sebagai olahraga resmi. Pemerintah memang telah mengakui keberadaan esports di Indonesia, tetapi tidak untuk statusnya sebagai cabang olahraga resmi maupun status atlet bagi para pemainnya.

Untuk bisa terdaftar di IOC perlu prosedur panjang sekali. Bicara birokrasi pasti takes time. Bukan IeSPA, Kemenpora, atau KOI yang menentukan [status esports], ini kita bicara birokrasi satu dunia. Kita cuma menggagas saja, nanti voting. Seperti Asian Games kemarin, voting sampai akhirnya jadi [cabang] ekshibisi.

EDDY LIM
Ketua Umum Indonesia eSports Association (IeSPA)

Game itu sifatnya having fun. Tapi esports bernuansa olahraga. Di era milenial, cabang olahraga mendukung kebutuhan anak sekarang. Apakah [esports] bisa survive? Iya tapi butuh waktu, karena orang masih belum bisa bedakan esports dengan aktivitas game dan digital lain. Tapi kami yakin bisa cepat karena anak-anak muda adaptif.

GATOT S DEWA BROTO
Sekretaris Menpora

Terkait hal ini, Sekretaris Menpora, Gatot S Dewa Broto mengungkap pihaknya belum pernah membahas hal tersebut di lingkup Kementerian. Meski demikian, pemerintah tampaknya ingin memberikan angin segar terhadap industri esports di masa mendatang. Gatot menyebutkan bahwa ada kesempatan bagi Indonesia untuk menyusun kebijakan esports.

Saat ini, menurut Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional Tahun 2003, belum ada aturan mengenai esports. Mumpung saat ini pemerintah tengah melakukan revisi, ia melihat ada kesempatan di masa mendatang untuk menyusun standarisasi dan pengawasan terhadap industri ini.

“Mungkin, kami harus berpikir untuk jemput bola dengan lebih banyak bicara para stakeholder esports, termasuk dengan Kemkominfo. Selama regulasi itu tidak ada, wajar para pelaku gamang, jadi bapak kami itu siapa? Tahun depan, kami sudah mulai memikirkan esports seperti apa. Tinggal kami akui saja, siapa yang memayungi ekosistem ini,” paparnya.


Menkominfo Rudiantara sebelumnya menyebutkan esports tidak membutuhkan aturan khusus, mengingat industri digital bergerak sangat dinamis. Ia justru menilai industri esports dapat menjadi self-regulatory organization atau organisasi yang dapat menentukan regulasinya sendiri.

Mengacu pada hal di atas, IESPL tak hanya berencana membentuk liga nasional esports saja, tetapi juga menentukan regulasi liga sendiri. Salah satu penggagas IESPL Rangga Danu mengungkap pihaknya tengah menyusun regulasi liga bagi turnamen liga esports tersebut.

“Kami adalah pembuat liga. Kami ingin menjadi organisasi yang fokus terhadap ekosistem esports, makanya kami buat aturannya karena saat ini regulasi liga belum ada yang mencakup aturan pada pemain, manajemen, tim, dan lain-lain,” tuturnya.

IESPL

SEBAGAI

MEDIATOR


Beberapa contoh wacana regulasi yang tengah disusun IESPL antara lain:

Standarisasi Gaji Pemain
Apabila ekosistem esports ingin berkembang, setiap pemain wajib diberi gaji dari klub yang menaunginya. Rangga mengungkapkan saat ini IESPL tengah menyusun standar gaji pemain dengan menggunakan indikator game yang dimainkan sebagai salah satu penentu nilai minimum.

Berbeda game tentu akan berbeda pula gaji yang diterima. Ambil contoh, pemain Mobile Legends bisa memiliki gaji lebih tinggi dari pemain CS: GO. Hal ini dilihat dari popularitas game Mobile Legends yang tengah menanjak di Indonesia dibandingkan game CS: GO yang notabene sudah ada lebih lama.

Alasan lainnya adalah tidak semua pemain esports bisa menjadi streamer, yang berarti potensi untuk mendapatkan pendapatan dari sumber lain semakin kecil. Pasalnya setiap klub atau tim esports memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Mekanisme Transfer Pemain
Berkaca dari konflik transfer pemain yang terjadi antara tim GGWP dengan EVOS, ke depannya IESPL akan mengatur kebijakan perihal kontrak pemain. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan etika perekrutan pemain.

Wacana yang diusulkan adalah transfer pemain baru bisa dilakukan pada H-30 hari sebelum kontrak habis. Dengan kata lain, negosiasi ke tim tertentu tidak bisa berjalan kurang dari H-30 hari.

Legalitas Tim Esports
Setiap organisasi esports yang mengikuti IESPL wajib memiliki status sebagai Perusahaan Terbatas (PT). Untuk membangun standarisasi industri esports, Rangga menyebutkan pentingnya profesionalisme sehingga setiap klub memiliki kekuatan bisnis sama di mata hukum dan berkontribusi kepada negara melalui pajak.

Ia mencontohkan, 12 klub esports yang mengikuti liga Tokopedia Battle of Friday (TBOF) di musim kedua mendatang wajib berstatus Perusahaan Terbatas (PT). Rangga menyebut saat ini masih ada lima tim esports yang masih mengurus statusnya sebagai Perusahaan Terbatas (PT).

Untuk saat ini, beberapa hal di atas adalah sejumlah elemen penting yang tengah disusun regulasinya. Menurut Rangga, bentuk-bentuk aturan baru lainnya akan ditetapkan nantinya mengikuti perkembangan esports di Tanah Air.

NEGARA PENGGERAK
ESPORTS DUNIA

Industri tidak selalu bergerak karena dukungan pemerintah, tetapi didorong pihak swasta yang membangun fondasi ekosistem industri itu sendiri.


Korea Selatan

TUMBUH BERKAT DUKUNGAN PEMERINTAH

Bangkit dari krisis di Asia akhir 1990-an, pemerintah Korea Selatan membangun internet berkecepatan tinggi untuk dorong industri esports dalam negeri.

Menjadi negara pertama di dunia yang menyepakati status pemain profesional sebagai atlet olahraga .

Salah satu kebijakan yang ditetapkan KeSPA adalah standar minimum gaji dan kontrak pemain selama satu tahun.

Asosiasi Esports Korea Selatan (KeSPA) berperan besar dalam melegitimasi esports .

(Sumber: Deutsche Welle, GGWP.id, PC gamer, Dunia Games, LA Times, Japan Times)

Editorial
Editor: Amir Karimuddin
Senior Writer: Corry Anestia, Yabes Elia

Product
Product Lead: Wiku Baskoro
Design: Rizky Beny
Tech: Bagus Rinaldhi, Prasetyama Hidayat, Yoga Nugraha