MEMPERTANYAKAN PAYUNG HUKUM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Fokus ke teknologi atau turunannya?

K ala internet baru muncul ke permukaan, belum banyak elemen yang dapat dibatasi mengingat adopsinya belum semasif seperti sekarang. Penetrasinya pun meluas, penggunaannya semakin berkembang dan tak terbatas pada aktivitas ringan. Di sejumlah negara, internet diatur untuk memastikan pemakaian internet tidak melenceng dari prinsip yang mereka tetapkan.

Indonesia misalnya, negara kita melarang akses terhadap konten negatif dan pornografi lewat peraturan Menkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Adapula Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perlindungan hukum atas berbagai kegiatan berbasis internet.

Tidak perlu regulasi karena kita harus memberikan sesuatu yang lebih luwes kepada masyarakat. Jangan semuanya harus diatur. Blockchain tidak menggunakan frekuensi, layer-nya itu masih di atas operator seluler, ini berjalan di internet.

MENKOMINFO RUDIANTARA

Kini dengan kehadiran blockchain, muncul pertanyaan besar: mana yang perlu diatur, teknologi atau produknya? Perlukah kita memberikan perlindungan hukum atas lalu lintas informasi yang berjalan di atas platform blockchain?

Hal ini demikian mengingat blockchain menawarkan penyelesaian terhadap sebuah masalah atau proses melibatkan banyak orang. Blockchain diyakini mendisrupsi banyak hal di masa depan karena kemampuannya yang dapat mengubah cara-cara terdahulu atau tradisional.

Ada yang menyebut blockchain bakal melenyapkan jenis profesi atau pekerjaan tertentu. Blockchain juga dikatakan akan memangkas sumber daya yang tidak perlu. Bisa jadi ada banyak tenaga yang tidak diperlukan di masa yang akan datang.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berpendapat bahwa selama blockchain tidak berjalan menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki negara, seperti frekuensi, teknologi ini tidak perlu diatur.

Rudiantara lebih menekankan kepada pentingnya adopsi teknologi blockchain tanpa harus dibatasi oleh regulasi. Dengan kata lain, ia ingin mendorong agar masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dapat mengadopsi teknologi ini seluas-luasnya.

POTENSI
PROBLEMATIKA HUKUM

Dengan penggunaan teknologi blockchain, ada potensi besar terjadi berbagai kasus hukum selain mata uang virtual ke depannya. Di sinilah letak kesulitan membuat formulasi hukum untuk mengatur teknologi informasi yang mengikuti perkembangan zaman.

KOORDINATOR RUMPUN
ILMU HUKUM TIK UNIVERSITAS BINUS
BAMBANG PRATAMA

Kendati demikian, mengutip literatur yang ditulis Bambang Pratama, dosen tetap sekaligus koordinator rumpun ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi di Business Law Department Universitas BINUS, teknologi blockchain berpotensi menimbulkan problematika hukum.

Alasannya, blockchain sangat fleksibel sehingga dapat diadopsi di berbagai macam sektor industri. Kedua, sama seperti internet, blockchain diyakini akan masif diadopsi untuk kehidupan manusia di dunia. Hal tersebut dinilai akan menimbulkan polemik hukum.

“[Karena] banyak bidang industri yang bisa mengadopsi blockchain, di masa depan akan muncul polemik hukum lainnya sebagaimana terjadi saat ini terhadap mata uang virtual. Satu-satunya cara untuk mengantisipasi masalah hukum di masa depan adalah memperbaiki instrumen hukum terkait teknologi informasi dan penggunaan teknologi informasi,” ungkap Bambang dalam tulisannya yang berjudul Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Pemicu Tantangan Hukum di Masa Depan.

Dalam penjelasannya, Bambang menekankan pada pentingnya memberikan titik tumpu aturan dari sisi teknologi. Menurutnya, jika produk dari sebuah teknologi yang diatur, aturan hukum akan selalu tertinggal mengingat produk teknologi akan terus berubah-ubah mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat.

DailySocial sempat mengajukan sejumlah pertanyaan lanjutan kepada Bambang mengenai contoh polemik hukum yang bisa terjadi sebagai kasus di pengadilan. Ia memproyeksikan tiga hal berdasarkan pada nature dari teknologi informasi yang kerap mendisrupsi pasar tertentu, antara lain:

1Penggunaan blockchain untuk smart contract. Dalam KUH Perdata memang diberikan keleluasaan dalam berkontrak. Akan tetapi, jika terjadi eksekusi sepihak atau pengalihan kontrak, hal ini pasti menimbulkan masalah bagi salah satu pihak. Demikian juga mengenai keabsahan dari kontrak.

2Penggunaan blockchain untuk pencatatan kesehatan. Potensi masalahnya ada pada keterbukaan data dan profiling data kesehatan. Hal ini dapat menggeser peran dokter yang akan digantikan oleh mesin atau dimasuki oleh pelaku usaha farmasi untuk berjualan obat. Alasannya, dengan pencatatan data blockchain, mesin atau orang lain selain dokter bisa melakukan diagnostik dan memberi tawaran preskripsi obat.

3Problem standardisasi sistem elektronik saat ini belum mengatur soal penggunaan blockchain. Pengaturan tentang standardisasi sistem elektronik sudah diatur dalam PP 82 Tahun 2012. Tapi untuk blockchain seharusnya dibuatkan aturan khusus. Blockchain merupakan sistem unik yang harus diatur ruang lingkupnya agar tidak mendisrupsi pasar tertentu.

"Saya kira pintu masuknya adalah UU Riset dan HKI. Di sebagian negara, riset teknologi dikomersialisasikan, sebagian dilindungi oleh UU HKI, khususnya paten dan hak cipta," lanjut Bambang.

"Bagi saya, UU itu adalah sisi hulu dari teknologinya, sedangkan UU ITE bermain di sisi hilir. Jika selalu melihat UU ITE sebagai perspektif teknologi, ini hanya dari sisi hilir yang cenderung sempit. Tanpa ada pengaturan di sisi hulu, adopsi blockchain akan selalu menimbulkan masalah hukum," jelasnya.

ATURAN
PER STUDI KASUS

Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Steven Suhadi justru menilai bahwa regulasi yang dibutuhkan saat ini untuk menaungi blockchain adalah berdasarkan contoh kasus (use case) atau bentuk produk teknologi itu sendiri. Seperti internet, Indonesia mengatur tentang keberadaan konten negatif.

“Misalnya, aturan soal data tertentu tidak boleh keluar dari Indonesia. Nah, blockchain ini kan node-nya banyak, komputernya banyak. Kita harus make sure bahwa data apapun should comply dengan aturan di Indonesia. Artinya, regulasi yang dibutuhkan adalah per use case,” ungkap Steven.

Kendati demikian, Steven mengaku pihak ABI terus melakukan dialog dengan pemerintah untuk meminta dukungan implementasi blockchain sesuai pihak-pihak yang terkait dengan masing-masing use case.

Use case itu belum tentu terkait dengan teknologi dasarnya. Lagipula ini kesempatan Indonesia terutama startup, karena teknologi ini masih baru di dunia. Jadi kenapa tidak startup berbasis blockchain unjuk gigi di luar Indonesia?

SEKJEN ASOSIASI BLOCKCHAIN
INDONESIA STEVEN SUHADI

Perlu regulasi atau tidak? Jawabannya ya dan tidak. Kami sebagai startup maunya tidak ada payung hukum. Lebih baik beri kesempatan untuk berkreasi, tapi jangan menutup diri juga dengan teknologi blockchain.

FOUNDER LEDGERNOW
LEONARDUS GAZALI

Dari kacamata bisnis, Founder penyedia solusi berbasis blockchain LedgerNow Leonardus Gazali melihat bahwa implementasi teknologi ini berpotensi berbenturan dengan regulasi yang sudah ada.

Ia menekankan kehati-hatian dalam menciptakan solusi blockchain kepada para klien. Tujuannya tentu agar tidak berbenturan dengan regulasi.

“Secara teknologi, Menkominfo tidak mempermasalahkan selama ini ada value added. Tetapi bicara bisnis, tidak mudah. Kami harus meyakinkan pelanggan bahwa blockchain punya keuntungan terhadap bisnisnya. Mereka ada ketakutan terhadap regulasi, audit, apakah solusi ini melanggar aturan atau tidak. Makanya kami hati-hati sekali,” tutur Leo.

Editorial
Editor: Amir Karimuddin
Senior Writer: Corry Anestia

Product
Product Lead: Wiku Baskoro
Design: Rizky Beny
Tech: Bagus Rinaldhi

Artikel Terkait:


SHARE: