BNI Mulai Lirik Implementasi Blockchain untuk Pendataan Bantuan

BNI Lirik Implementasi Blockchain untuk Pendataan Bantuan Sosial

Di sisi lain Kadin merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji dan mengimplementasikan teknologi blockchain
Teknologi blockchain mulai diobservasi sebagai alternatif solusi yang melibatkan data-data publik, baik oleh pihak BUMN, misalnya BNI, dan Kadin
Teknologi blockchain mulai diobservasi sebagai alternatif solusi yang melibatkan data-data publik, baik oleh pihak BUMN, misalnya BNI, dan Kadin

Teknologi blockchain bisa membantu efisiensi dan transparansi transaksi. PT Bank Negera Indonesia (BNI) mulai melirik untuk memanfaatkan blockchain untuk pendataan bantuan sosial. Meskipun demikian, adopsi dan implementasinya masih perlu kajian yang panjang.

Disampaikan AVP Testing, IT Solution & Security Division Bank BNI Indra Gunawan, penggunaan blockchain akan mampu membuat proses pendataan bantuan lebih efisien.

“Nanti, ketika menggunakan blockchain, data akan bisa dikendalikan masing-masing bank penyalur bantuan sosial. Lalu, semua bank bisa turut serta menyalurkan karena sekarang yang bisa baru empat bank,” ujarnya seperti dikutip dari Katadata.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Analis Senior Deputi Komisioner Perbankan IV OJK Roberto Akyuwen, menyatakan bahwa implementasi blockchain oleh industri keuangan tidak memerlukan regulasi khusus. Teknologi blockchain tidak bersentuhan langsung dengan nasabah. Teknologi ini digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas kinerja internal perbankan dan juga lembaga keuangan lainnya.

Kadin dukung implementasi blockchain

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), sebagai induk asosiasi pengusaha Indonesia, merekomendasikan Indonesia untuk melakukan pengembangan dan implementasi blockchain secara lebih luas.

“Kadin mengharapkan pada 2020, teknologi blockchain sudah menjadi teknologi yang bersifat generally accepted di Indonesia,” terang Wakil Ketua Umum Kadin Rico Rustombi di ajang Blockchain Application and Economic Forum 2018.

Beberapa rekomendasi Kadin antara lain mengharapkan pemerintah untuk secara aktif melakukan penyusunan regulasi terkait teknologi blockchain, sehingga para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain mendapatkan kepastian hukum dari penerapan teknologi tersebut.

Rekomendasi kedua adalah pemerintah segera mengambil inisiatif untuk implementasi teknologi blockchain dalam sektor pelayanan publik sehingga meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam melayani masyarakat.

Rekomendasi selanjutnya Kadin dan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) diharapkan bisa lebih efektif melakukan advokasi dan edukasi tentang blockchain secara luas untuk mempercepat pemahaman dan penerimaan masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan regulasi.

Rekomendasi terakhir adalah mengharapkan dunia usaha untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi dan menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dan tetap relevan di tengah tantangan bisnis global.

DailySocial.id adalah portal berita startup dan inovasi teknologi. Kamu bisa menjadi member komunitas startup dan inovasi DailySocial.id, mengunduh laporan riset dan statistik seputar teknologi secara cuma-cuma, dan mengikuti berita startup Indonesia dan gadget terbaru.

Berita
x
Minerva | Maximize
3

Minerva is typing…