Indonesia Masih Tertinggal Dalam Penerapan E-Government

Meski tengah menjadi harapan besar bagi bersama dalam program pemerintah Rencana Pitalebar Indonesia. Salah satu poin penting di dalamnya yakni pemerintahan yang berbasis elektronik (E-Government) nyatanya dipandang masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu isunya yakni masih tidak meratanya daya saing penyelenggaraan E-Government di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM), Hammam Riza dalam pemberitaan CNN Indonesia, dirinya merujuk pada survey yang dilakukan oleh PBB yang berjudul E-Government Survey 2014, yang di dalamnya menempatkan Indonesia pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia soal pengadopsian pemerintahan yang berbasis digital ini. Dirinya menilai, meski Indonesia telah cukup lama ‘mencoba’ untuk mengadopsi langkah ini, namun tak ada peraihan peringkat yang signifikan dalam skala global.

"Meskipun selama dua dekade kita mengembangkan E-Goverment, peringkat kita secara global masih jauh," ujar Hammam dikutip dari sumber yang sama.
Ia menambahkan, salah satu isu utama dari persoalan ini ialah tidak adanya sistem E-Government yang merata di setiap daerah, alhasil kesenjangannya mungkin cukup besar. "Ada banyak desa atau kabupaten dan kota yang penyelenggaraan e-government sangat baik, tapi survei yang dilakukan PBB melihat secara keseluruhan dan wilayah Indonesia masih banyak yang belum menerapkan prinsip e-goverment sepenuhnya," tambah Hammam.

Inti masalah yang dipaparkan Hammam sebenarnya cukup ‘klasik’, yakni pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi masalah utama di negeri ini. Cukup fair rasanya jika penerapan E-Government yang merata akan bisa terwujud jika jaringan internet juga tersedia sampai tingkat desa. Untuk itu program RPI yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya ini dijalankan agar semuanya bisa saling mendorong untuk kemajuan di segala sektor dari aspek pemanfaatan teknologi.

Terakhir, transparansi yang dilakukan pemerintah sendiri sebenarnya sudah mulai ditunjukkan dengan beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya mulai dibukanya portal data pemerintah Indonesia Portal.id yang bisa dimanfaatkan untuk mengawas kinerja pemerintah, serta beberapa dukungan terkait pemanfaatan open data dalam ajang kreasi hackathon yang sempat diadakan beberapa waktu lalu.

Di samping itu, jelas masih banyak manfaat positif lain jika penerapan E-Government ini digenjot di waktu mendatang. Seperti misalnya saja, dalam skala nasional, manfaat terdekat yang paling bisa dirasakan ialah pelayanan publik yang tentu akan semakin prima lewat solusi digital. Sebagai contoh saja, fungsi e-KTP yang hingga detik ini tak kunjung memiliki fungsi yang jelas di masyarakat, bisa mulai diterapkan demi kemajuan masyarakat bersama.

[ilustrasi foto: Shutterstock]