Framework Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia Menurut Capres-Cawapres RI 2024

Bagaimana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia melihat pentingnya sektor ekonomi digital? Dalam acara "Indonesia Digital Summit 2023" yang diselenggarakan oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) pada Selasa, 28 November 2023, tim sukses memaparkan visi-misi ekonomi digital masing-masing calon.

DailySocial.id mencoba merangkum hal-hal yang disampaikan secara lisan dan dalam presentasi secara verbatim untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca sekalian.

Timses Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN)

Timses AMIN diwakili Wijayanto Samirin. Dalam pembukaannya, ia menjelaskan paradoks yang ada di Indonesia saat ini. Ia membawa sejumlah contoh, misalnya beda nasib antara siswa di Jakarta yang bisa mendapatkan konektivitas internet sampai 50Mbps dan siswa di Flores yang hanya bisa terlayani dengan koneksi 5Mbps.

Kemudian juga tentang seorang pedagang di Jakarta yang mampu meraup untung besar dengan memanfaatkan platform e-commerce, sementara ada pedagang lain di Jawa Tengah yang susahnya justru terpuruk akibat konsumennya beralih ke layanan e-commerce.

"Yang ketiga, saya ingin bercerita tentang Deri, seorang investor muda dan sukses karena berinvestasi itu gampang, memantaunya bisa kapan pun menggunakan fintech legal. Sementara di Jawa Barat belum lama ini banyak guru honorer terjerat pinjol ilegal yang membuat hidupnya justru makin merana," ujar Wijayanto.

Disparitas ini, menurut Wijayanto, membuat ekonomi digital tidak bisa dirasakan menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, AMIN meyakini bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya tentang pencapaian GDP per kapita US$30 ribu, tapi tentang Indonesia yang satu kemakmuran.

“Bayangkan ketika kita mendarat di ujung Papua, di Kalimantan, Aceh, Jawa bisa merasakan bahwa kita sedang tinggal di Indonesia, karena infrastruktur sama, fasilitas kesehatan yang dirasakan juga sama,” imbuhnya.

Melihat ekonomi digital yang tidak bisa dihentikan perkembangannya, AMIN meyakini bahwa ekonomi digital perlu menjadi sebuah mindset yang harus hadir di semua kebijakan. Mereka tidak ingin menganggap ekonomi digital sebagai sektor belaka, namun sebagai sebuah mindset pembangunan, dan menjadikan kolaborasi sebagai landasan untuk menyiasatinya.

Strategi AMIN

Timses AMIN membagi agenda strategi menjadi dua jenis kebijakan, yakni kebijakan umum dan kebijakan per fokus sektor.

Terkait kebijakan umum, berikut 5 poin yang akan menjadi agenda utama AMIN dalam menyongsong kemajuan ekonomi digital:

• Menghadirkan kepastian regulasi yang memfasilitasi inovasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah menindak dan memberikan sanksi tegas kepada pinjol Di sisi lain, regulasi juga akan didesain agar memberikan fasilitas atau koridor untuk para inovator. Kuncinya dengan mendengar mereka yang terlibat langsung di lapangan.
• Memperbaiki suplai talenta digital dan literasi digital masyarakat. Literasi digital dianggap menjadi fondasi penting, agar masyarakat bisa melindungi dirinya terhadap risiko yang timbul akibat perkembangan ekonomi digital.
• Mendorong korporasi/UKM Indonesia berdaya di dalam dan luar negeri. Ini arahnya pada kebijakan perlindungan yang memfasilitasi, pemerintah harus mampu mendukung pertumbuhan pemain lokal tanpa menyetop kompetisi yang hadir dari pemain global.
• Memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan digital di Indonesia. Memastikan layanan internet dan infrastruktur digitalisasi dapat diakses secara merata dengan harga yang sama.
• Mendongkrak mindset digital di kalangan pemerintah, baik pusat dan daerah.

Berikut ini poin-poin agenda strategis yang akan dilakukan AMIN untuk meningkatkan ekonomi digital dari 5 sub-sektor utama, yakni on-demand, e-commerce, infrastruktur digital, fintech, dan media & entertainment.

"Kita weekend asyik belanja di e-commerce, tapi yang di Papua mikir ongkos kirimnya mahal. Jadi kita harus mendorong equity dengan akses yang setara [...] Banyak orang bertransaksi e-commerce tapi tidak punya catatan keuangan. Sebenarnya catatan dari e-commerce bisa digunakan sebagai tools untuk mengajukan kredit di perbankan," ujar Wijayanto menjelaskan salah satu aspek di sektor e-commerce yang akan diupayakan AMIN.

Timses Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Timses Prabowo-Gibran diwakili Budiman Sudjatmiko. Dalam presentasinya, ia memulai dengan bercerita tentang sebuah realitas yang belum lama ini terjadi dan menjadi cerminan umum masyarakat Indonesia terhadap digitalisasi.

"Seorang anak 10 tahun di Pekalongan bunuh diri karena ditegur orang tuanya, handphone-nya diminta [...] Sebuah keluarga religius dan bukan keluarga miskin. Ini memperlihatkan bahwa kita masih banyak PR panjang untuk membangun mental manusia Indonesia hidup di era digital. Dan kita tahu perkembangan era digital eksponensial," ujarnya.

Kemudian Budiman bercerita tentang dua negara yang saat ini superpower dalam ekonomi digital, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Peran teknologi dan digital penting dalam membawa kedua negara tersebut untuk maju. Di AS, jika tidak ada Silicon Valley di era manufaktur, kemungkinan besar AS kalah saing dengan Jerman atau Jepang yang manufakturnya lebih maju saat itu. Sementara di Tiongkok minat besarnya dalam mengembangkan teknologi nano, quantum, hingga biotech juga membawanya menjadi negara maju seperti saat ini.

Strategi Prabowo-Gibran

Budiman menjelaskan, salah satu kunci arsitektur ekonomi digital, yakni mengubah pola pikir dari sekadar mengutamakan “layanan” menjadi “pengalaman”. Menurutnya, jika hanya berfokus pada penciptaan layanan saja, adopsinya hanya terbatas ke 2-3 indra manusia. Sementara jika bisa menyentuh aspek pengalaman, maka bisa digitalisasi itu bisa berpengaruh langsung ke dalam otak pengguna ketika mereka berinteraksi dengan layanan digital itu sendiri.

“Dan kemenangan dalam race industri digital bergantung pada kecepatan kita memasukkan pengalaman tersebut ke dalam setiap aspek digitalisasi,” ujar Budiman.

Selain mencoba mengalihkan fokus ke pengalaman, ada hal yang juga ingin digeser pemahamannya. Disampaikan Budiman, selama ini kebanyakan dari kita menganggap dunia digital sebatas aplikasi --- padahal untuk bisa benar-benar menguasai dunia tersebut, dibutuhkan penguasaan ke lapisan lainnya, termasuk perangkat keras dan jaringan. Optimalisasi antara aplikasi, jaringan, dan perangkat keras ini harus menjadi pertimbangan penting untuk strategi digitalisasi ke depan.

Adapun konkretnya, metodologi yang akan diaplikasikan adalah “community driven innovation”, yakni dengan mendorong semua stakeholder dalam ekosistem digital untuk bekerja sama dalam menciptakan iklim inovasi yang sehat. Jika nantinya menang, pemerintahan Prabowo-Gibran ingin mendorong inovasi bisnis sekaligus mengurasi kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan ini ditekankan, mengingat menurut Budiman saat ini kita berada di dalam knowledge-based economy.

“Ini juga menyangkut supply and demand. Di sisi supply kita bisa mencetak talenta digital (developer, AI engineer dll) ini semua masalah teknis. Tapi di sisi demand, kita harus bisa menciptakan pasar, dan ini soal politik,  bahkan geopolitik. Ini juga soal ekonomi, bahkan geoekonomi,” imbuh Budiman.

Secara khusus ada 5 tujuan dan sasaran utama timses Prabowo-Gibran dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi digital, yakni:

• Penciptaan nilai tambah ekonomi.
• Keamanan data.
• Keadilan akses.
• Peningkatan kecerdasan kolektif.
• Peningkatan penguasaan teknologi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Prabowo-Gibran meyakini bahwa inisiatif pertama harus dimulai dengan membuat "wadah analog". Hal ini akan didesain dengan penuh kehati-hatian, karena tanpa penanganan yang tepat dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, politik yang kurang relevan bagi Indonesia sebagai bangsa. Oleh karenanya, pembentukan IKN (Ibu Kota Negara) menjadi penting sebagai wadah analog yang nantinya menjadi pusat dari ekosistem digital tersebut.

Nantinya akan dibangun 10 kota inovasi yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia – dengan masing-masing kota akan memiliki fokus mendalam pada penelitian dan pengembangan di bidang tertentu. Tidak hanya itu, 10 kota virtual (metaverse) juga direncanakan untuk mendukung masa depan ekonomi digital. Kota-kota tersebut dibaratkan menjadi planet yang akan berkeliling di tata surya, dengan IKN sebagai mataharinya.

Budiman cukup yakin bahwa inisiatif ini bisa berjalan, karena ia melihat sumber daya manusianya pun sebenarnya sudah siap. Banyak lulusan luar negeri yang kurang terutilisasi ketika pulang ke Indonesia – nantinya mereka akan diarahkan untuk menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem digital ini.

Untuk membuat kota-kota ini berkelanjutan, sejumlah model bisnis juga sudah dirancang. Beberapa di antaranya dalam bentuk bisnis berbasis lahan, aktivitas, inovasi, dan penyaluran. Total investasi untuk membangun ekosistem ini diproyeksikan mencapai Rp125 triliun atau setara $8,6 miliar dengan proyeksi ROI mencapai Rp230 triliun atau $15,9 miliar dalam 10 tahun. Dan inisiatif ini ditaksirkan akan menyerap lebih dari 2,8 juta tenaga kerja lokal.

Setiap kota diestimasi akan membutuhkan investasi hampir $1 miliar, dengan perincian $557 juta untuk pengembangan infrastruktur dan $460 juta untuk fasilitas pendukung. Nantinya ada 5 goals utama yang akan dicapai, guna memastikan Indonesia terdepan dalam bidang: semiconductor, energy storage, quantum AI, biotech, dan nanotech.

Untuk penyerapan pasarnya, optimasi pasar di kalangan desa (dengan dukungan dana desa), koperasi, dan 128 juta masyarakat di Indonesia diharapkan bisa menjadi eraly-adopter dari produk/layanan inovasi digital tersebut.

Soal pengembangan sumber daya manusia, beberapa isu yang ingin diselesaikan. Mulai dari kecakapan berbahasa Inggris, kepercayaan diri dan mentalitas, kemampuan komunikasi, dukungan perangkat, peran serta pemerintah, kultur, hingga kemampuan teknologi terbaru. Penanganan tantangan ini akan direalisasikan dalam 87 program, di antaranya program joint-degree kampus lokal dan internasional, program nutrisi ibu hamil, sekolah unggulan di setiap kabupaten, dan sebagainya.

Timses Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Mengawali presentasi berjudul “Ekonomi Digital sebagai Generator Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, Renard Widarto yang mewakili timses Ganjar-Mahfud membahas potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang begitu besar.

Mengutip data KemenkopUKM, nilai ekonomi digital negara kita pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun. Divalidasi data Google, Temasek, Bain&Company, nilai ekonomi tersebut setara 40% dari total transaksi digital di Asia Tenggara. Sehingga potensi ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dioptimalkan sebagai kekuatan ekonomi baru yang mendorong perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Strategi Ganjar-Mahfud

Dibantu kalangan muda yang telah terjun ke dalam industri digital, tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud merumuskan terdapat 4 aspek yang akan menjadi landasan strategi dalam visi-misi mereka menggarap kekuatan ekonomi baru ini, sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia.

Renard menyampaikan, terkait SDM ada dua filosofi penting yang harus dicermati. Pertama terkait upaya mendorong literasi digital masyarakat. Menurutnya caranya hanya satu, yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Tindakan afirmatif yang dilakukan harus bisa meningkatkan indeks capaian (misalnya skor PISA) – dan timses Ganjar-Mahfud telah merancang program untuk menggratiskan pendidikan dari PAUD s/d SMA, plus satu keluarga miskin satu sarjana.

Filosofi kedua fokus untuk mendorong dan memfasilitasi agar anak bangsa bisa memiliki penguasaan terhadap ilmu di bidang digital dan teknologi informasi. Tujuannya mencetak lebih banyak ahli di bidang kecerdasan buatan, keamanan digital, dll dengan kaliber global. Dalam mendorong inisiatif ini, Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan fungsi riset, dengan mengalokasikan anggaran untuk riset minimal 1% dari PDB.

“Hari ini kita boleh prihatin karena jumlah periset kita, dalam rasio satu juta penduduk, kurang lebih hanya 1/6 dari pada Malaysia. SDM cerdas dan ahli digital tidak bisa ditawar lagi, karena ini harus menjadi satu rangkaian dalam menyiapkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia agar optimal,” ujar Renard.

2. Infrastruktur Digital

Dalam aspek ini Renard juga menerangkan ada dua hal penting yang menjadi perhatian. Pertama terkait dengan internet yang harus mudah, murah, dan cepat – ia mengatakan dengan tagline “SEMBAKO” (Semua Bisa Konek). Ditinjau dari kecepatan rata-rata, internet di Indonesia masih kalah jauh dibanding dengan sejumlah negara tetangga. Sehingga ini penting untuk menjadi perhatikan khusus pemerintah mendatang, tentang bagaimana mengoptimalkan layanan internet – yang mana menjadi kebutuhan mendasar dalam ekonomi digital.

Kedua adalah soal data center. Saat ini kapasitas yang dimiliki Indonesia baru bisa mengakomodasi 1/3 dari total kebutuhan di tahun 2029 nanti. Selain sebagai upaya mendorong industri teknologi agar lebih mandiri, sebenarnya pengembangan data center juga bisa menjadi solusi akan surplus listrik 44% di area Jawa-Bali yang saat ini dimiliki PLN. Tentunya Renard juga menggarisbawahi bahwa pengembangan infrastruktur pusat data seperti ini harus bisa didesain dengan prinsip energi hijau dengan energi terbarukan.

3. Industrialisasi Digital

Industrialisasi digital dinilai penting karena ekonomi digital ini benar-benar harus bisa menciptakan kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi wujud dari transformasi atau perpindahan dari ekonomi konvensional ke digital. Untuk itu, pemerintah perlu turut andil memastikan bahwa dalam ekonomi digital ini harus ada peran anak bangsa, tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga terlibat dalam setiap pertambahan nilai di dalam semua mata rantainya.

“Dengan industrialisasi digital ini boleh kita bermimpi, suatu saat kita punya hp atau laptop merek dalam negeri yang mampu disandingkan secara global. Dari yang low tech sampai high tech, industri hardware-nya dikerjakan di dalam negeri,” ujar Renard.

Guna mendorong industrialisasi ini, generasi muda kita harus didukung agar bisa menghasilkan kecerdasan buatan, aplikasi, dan produk digital lainnya yang berdaya saing dunia. Pemerintah harus hadir, salah satunya melalui kurikulum siap kerja dan permodalan.

4. Kedaulatan digital

Setelah ketiga aspek di atas terpenuhi, kemudian yang harus diupayakan adalah kedaulatan digital. Ini menjadi sebuah indikasi ekosistem yang berdikari dan mandiri. Pemerintah harus hadir untuk menjamin bahwa kedaulatan digital terus terjadi, dengan mengeluarkan regulasi yang tepat. Dan Ganjar-Mahfud akan menelurkan sejumlah kebijakan. Pertama, perlindungan terhadap intellectual property (IP) dan data pribadi. Kedua, mendorong semua transaksi digital yang berlangsung dalam bentuk Rupiah.

"Dari mulai proses investasi sampai transaksi mikro jual-beli terkecil, semua harus dalam bentuk Rupiah dan ditempatkan di bank dalam negeri. Kita harus bergeser paradigmanya, jangan sampai ada startup yang mendapatkan investasi besar tidak dalam nilai Rupiah dan dananya pun tidak disimpan di dalam negeri. Jadi ekonomi digital kita harus mampu mendorong penguatan nilai mata uang kita sendiri," jelas Renard.

Dan yang ketiga, pemerintah akan membuat regulasi ekonomi digital yang adil, seperti melindungi masyarakat dari predatory pricing seperti yang dewasa ini sering terjadi.

Melalui 4 agenda strategis di atas, tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud percaya bahwa pertumbuhan ekonomi 7% tidak menjadi angan-angan belaka, tetapi menjadi sebuah keharusan yang bisa optimis tercapai dengan ekonomi digital sebagai salah satu generatornya.