Jokowi Janjikan Infrastruktur Hukum Yang Lebih Kondusif Bagi Industri Teknologi

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu yang paling aktif di industri teknologi dan informasi. Ironisnya, keadaan tersebut belum difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai. Meskipun dianggap uzur bagi negara lain, jaringan 3G menjadi yang terbaik di Indonesia saat ini dan Pemerintah dianggap lambat menggarap teknologi 4G-LTE, padahal kebutuhan masyarakat akan kecepatan transfer data sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut juga diakui oleh calon presiden Joko Widodo.

Mengutip ucapan Joko Widodo dari detikinet, “Kita kan memiliki semua elemen yang diperlukan, yaitu tenaga kerja dan potensi perkembangan pasar yang pasti akan lebih meningkat, dan salah satu program utama saya akan memastikan bahwa infrastruktur hukum di Indonesia lebih kondusif lagi bagi perkembangan teknologi IT untuk masa depan,” ucap Jokowi, sapaan hangat beliau, di sela-sela pertemuannya dengan Peter Greenberger, Direktur Strategi Politik Global Twitter, di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menekankan tentang kemungkinan investasi Twitter secara riil di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki 20 juta pengguna aktif di sosial media tersebut. Komunikasi informasi dan teknologi menjadi kanal penting dalam proses demokrasi. Karenanya, Jokowi menginginkan Twitter sebagai sarana edukasi politik untuk rakyat.

Ucapan Jokowi tentang kemampuan SDM dalam negeri tentu saja bukan isapan jempol semata. Kami telah memberitakan sebelumnya, bahwa ada dua aplikasi Indonesia menjadi 10 besar di ajang bergengsi yang diselenggarakan di London.

Peran serta masyarakat demi membantu pemerintah melalui ranah teknologi juga diharapkan terus meningkat. Pada perhelatan #HACKJAK yang diselenggarakan DailySocial April lalu, aplikasi seperti APBD (Awasi, Pelajari Belanja Daerah), PANTURA, dan AppAja menjadikan bukti bahwa masyarakat Indonesia siap menghadapi era yang serba digital, dan butuh infrastruktur yang mumpuni untuk membawa mereka ke tingkat yang lebih baik.

Sebelumnya hal tersebut dikeluhkan oleh para petinggi ZTE. ZTE sendiri berniat menghadirkan jaringan 4G-LTE di Indonesia, namun dukungan infrastruktur yang belum siap menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh mereka. Meskipun mereka mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, pemerintah belum memberikan keputusan tentang hal tersebut.

Bila menilik kembali ucapan Jokowi, besar kemungkinan pemerintahan yang nanti akan dipimpin beliau jika terpilih sebagai presiden, akan banyak memudahkan penggiat teknologi Indonesia bermanuver tanpa takut harus terbentur regulasi-regulasi yang berbelit-belit.