Mawas Diri Berbagi Data Pribadi

Pemerintah resmi menyerahkan draf rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada DPR RI. RUU ini akan segera dibahas setelah selesai pembahasan RUU Omnibus Law.

Berdasarkan draf per Desember 2019, RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bab mengatur tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, mengatur kerja sama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi.

Sembari menunggu beleid disahkan, yang kewenangannya ada di DPR, perlu tahu lebih dalam bagaimana menerjemahkannya dalam keseharian. Apa dampak sebelum dan sesudahnya buat masyarakat awam?

Memahami tipe data menurut draf RUU PDP