Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Arti, Cara Menghitung dan Contoh Penerapannya

Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dari hubungan kerja atau pekerjaannya. 

Pengertian PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sejenisnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja.

Subjek pajak ini meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan penghasilan, Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja dan tinggal di Indonesia, serta pejabat atau pegawai dari perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada di Indonesia, termasuk anggota keluarganya.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

Gaji, upah, tunjangan, bonus, gratifikasi, pensiun, dan bentuk pembayaran lainnya. Biaya jabatan dan biaya pensiun bisa dikurangkan dari gross income untuk mendapatkan DPP.

Cara Menghitung PPh 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21, pertama-tama tentukan total penghasilan bruto yang diterima dalam setahun. Dari jumlah tersebut, kurangi biaya-biaya tertentu seperti biaya jabatan, yang maksimalnya adalah 5% dari penghasilan bruto dan tidak boleh lebih dari Rp 6.000.000 per tahun, serta biaya pensiun jika ada. 

Setelah mendapatkan jumlah yang akan dikenakan pajak, terapkan tarif pajak progresif. 

Tarifnya adalah 5% untuk penghasilan sampai Rp 50.000.000, 15% untuk penghasilan antara Rp 50.000.001 hingga Rp 250.000.000, 25% untuk penghasilan antara Rp 250.000.001 hingga Rp 500.000.000, dan 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000.

Hitung total bruto pendapatan dalam setahun.

Kurangi dengan biaya jabatan (maksimum 5% dari bruto pendapatan dan maksimum Rp 6.000.000 setahun) dan biaya pensiun (jika ada).

Tarif pajak yang berlaku:

Rp 0 - Rp 50.000.000: 5%

Rp 50.000.001 - Rp 250.000.000: 15%

Rp 250.000.001 - Rp 500.000.000: 25%

Rp 500.000.000: 30%

Hitung pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku.

Penerapan:

Biasanya, pajak ini dipotong oleh pemberi kerja setiap bulannya dan dilaporkan serta disetorkan ke kas negara.

Contoh Rumus PPh 21 Sederhana

Misalkan seseorang menerima gaji Rp 200.000.000 setahun.

Biaya jabatan: 5% x Rp 200.000.000 = Rp 10.000.000 (kurang dari Rp 6.000.000).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp 200.000.000 - Rp 10.000.000 = Rp 190.000.000.

Hitung pajak yang terutang:

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000.

15% x (Rp 190.000.000 - Rp 50.000.000) = Rp 21.000.000.

Total pajak yang terutang: Rp 2.500.000 + Rp 21.000.000 = Rp 23.500.000.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada gaji atau upah yang diterima seseorang dari pekerjaannya.

Seandainya Anda memiliki gaji total Rp 200 juta dalam setahun.

Anda bisa potong biaya jabatan, misalnya Rp 10 juta.

Jadi yang jadi dasar hitungan pajak Anda adalah Rp 190 juta.

Dari Rp 190 juta itu, Anda bayar pajak 5% untuk Rp 50 juta pertama, lalu 15% untuk sisanya.

Total pajak yang harus Anda bayar kurang lebih Rp 23,5 juta.

Penting untuk mencatat bahwa perhitungan di atas merupakan contoh sederhana. Dalam prakteknya, perhitungan PPh Pasal 21 bisa lebih kompleks tergantung pada berbagai komponen pendapatan dan potongan yang diterima oleh wajib pajak. 

Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan software akuntansi untuk membantu perhitungan yang lebih akurat.

Siapa yang Bayar? Biasanya, perusahaan tempat Anda bekerja yang memotong pajak ini dari gaji Anda setiap bulan dan membayarkannya untuk Anda.

Mudah-mudahan penjelasan ini lebih ringkas dan mudah dimengerti!

Adapun pemotongan PPh Pasal 21 biasanya dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pembayaran gaji atau upah. Setelah memotong pajak, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkannya ke kas negara. 

Selain itu, pemberi kerja juga harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Penting untuk dicatat bahwa penerima penghasilan yang memiliki NPWP akan mendapatkan potongan PPh yang lebih rendah. 

Terdapat juga beberapa jenis penghasilan yang diberikan pembebasan atau pengurangan PPh Pasal 21, seperti gaji WNA yang bekerja untuk pemerintah asing di Indonesia dan beberapa jenis tunjangan tertentu. Bagi mereka yang berhadapan dengan situasi khusus atau memerlukan bantuan lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak.

Ada beberapa jenis penghasilan yang mendapatkan pembebasan atau pengurangan PPh Pasal 21, seperti gaji WNA yang bekerja untuk pemerintah asing di Indonesia, dan beberapa jenis tunjangan tertentu.

Ini adalah gambaran umum, dan tentu ada ketentuan teknis dan detail lain yang mungkin perlu Anda pertimbangkan tergantung situasi khusus Anda. Jika Anda berencana untuk melakukan perhitungan atau memiliki situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan.