Smart City Bukan Cuma Urusan Pemerintah
Masyarakat, pemerintah, dan vendor Teknologi Informasi berperan dalam mewujudkan "kota pintar" ini
Smart city menjadi salah satu inovasi yang kini gencar dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Jakarta, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta adalah contoh kecil dari kota-kota di Indonesia yang sedang mencoba mengadopsi konsep smart city. Pertanyaannya saat ini adalah apa itu smart city dan apa saja yang dibutuhkan agar ekosistem smart city dapat berjalan dengan baik?
Konsep smart city sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar. Definisi secara pasti dari konsep smart city ini pun sebenarnya masih sangat beragam.
Direktur Komersial MNC Play Media Ade Tjandra mengatakan, "Smart city sebenarnya hanya konsep. Basisnya untuk membangun smart city ini infrastrukturnya harus bener dulu."
Infrastruktur yang kuat memang di butuhkan dalam membentuk smart city dan ini juga yang menjadi alasan kenapa pemerintah perlu berinvestasi besar. Pemprov DKI sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 30 Miliar demi pengembangan konsep smart city tahun ini. Berdasarkan pemberitaan FutureGov, 60% dari total dana yang ada akan digelontorkan untuk membangun infrastruktur seperti pusat operasi guna memonitor dan merespon segala komplain dari masyarakat Ibukota.
Setelah infrastruktur terbangun, sistem yang ada akan menghasilkan informasi yang bermacam-macam. Untuk kota yang ingin menjadi "pintar", semua informasi ini harus diolah bersama-sama dalam satu platform, dengan tujuan untuk mengendalikan secara real time dan mengelola sumber daya dengan tepat sehingga pemerintah kota dan warganya dapat berinteraksi menggunakan perangkat mobile atau cara lain.
Tantangan lain dari membentuk smart city ini adalah pengelolaan. Jika infrastruktur yang ada sudah terbangun, tentu pengelolaan yang profesional harus ada.
"Kalau infrastrukturnya sudah ada, harus dikelola dengan baik. Ini yang menjadi kendala bagi birokrat, karena sering program-program pemerintah yang baik menguap begitu saja akibat tidak dikelola dengan baik. Kalau sudah melahirkan sesuatu yang baik pengelolaannya juga harus baik," ujar Ade.
Ade juga menambahkan, ada baiknya jika pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta agar ekosistem smart city dapat berkembang.
Menurut General Manager PT ISID Indonesia Dicky Widjaja, secara platform Indonesia sebenarnya sudah siap untuk mengadopsi smart city, tetapi secara infrastruktur masih banyak yang harus dibenahi. Seperti halnya Ade, Dicky juga percaya bahwa peran berbagai pihak diperlukan dalam membangun konsep smart city ini.
Dicky juga menekankan bahwa regulasi juga diperlukan. Hal tersebut demi menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
"Selain pemerintah, peran citizen ini juga diperlukan. Karena tujuan utama dari membangun smart city ini adalah bagaimana citizen dapat membentuk suatu komunitas dan mereka dapat tinggal dengan nyaman di sana (smart city). Jadi untuk membangun smart city dibutuhkan peran pemerintah, citizen, dan IT vendor yang dapat menyediakan IT Solution dan juga infrastruktur," ujarnya.
Sign up for our
newsletter