Tonggak.id Sajikan Daftar Masalah Tervalidasi untuk Bekal Memulai Startup

Satu Data Indonesia Kantor Staf Presiden (SDIKSP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Kibar lewat Gerakan Nasional 1000 Startup menginisiasikan peluncuran platform Tonggak.id sebagai wadah berkumpulnya para akademisi, peneliti dan komunitas untuk saling bertukar pikiran dan mengubah masalah jadi potensi, lalu mengubah potensi jadi aksi nyata.

Inisiasi ini dilakukan karena berdasarkan survei internal peserta dari Gerakan Nasional 1000 Startup saat melakukan roadshow, menemui kesulitan melakukan riset untuk menentukan ide bisnis apa yang paling dibutuhkan di kota mereka masing-masing. Alasannya, salah satunya karena keterbatasan akses dan sumber daya.

Mereka pun jadi sulit menemukan masalah apa yang paling mendesak untuk diselesaikan, sehingga solusi yang ditawarkan kurang beragam. Alhasil, startup yang dihasilkan lagi-lagi hanya berputar di solusi transportasi online atau marketplace.

"Padahal seharusnya setiap kota punya kebutuhan yang unik dan berbeda-beda," kata Executive Director Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Enda Nasution, Kamis (20/7).

Tonggak.id memberi data yang berisi permasalahan yang ada di sekitar secara terkurasi, aktual dan tervalidasi diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin mendirikan startup. Hasil akhir yang disasar dari Tonggak.id adalah calon startup founder dapat menemukan peluang bisnis melalui solusi tepat guna bagi orang banyak berdasarkan data yang tepat.

Selain itu, Tonggak.id juga menjadi jawaban bagi terbukanya akses informasi untuk konsumsi publik, didukung oleh penyajian data dengan visual menarik sehingga memudahkan saat interpretasi.

Pada tahap awal, Tonggak.id akan fokus pada enam kategori masalah berdasarkan program prioritas pemerintah, yaitu ketahanan pangan, maritim, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan logistik.

"Harapannya Tonggak.id bisa membuat semua orang jadi lebih melek data. Data pun jadi lebih mudah diakses, sehingga teman-teman startup bisa membuat bisnis dari masalah dengan data yang valid sesuai dengan kondisi, tidak berdasarkan asumsi. Data kami dapatkan dari hasil riset kampus, lembaga pemerintahan, dan komunitas," terang Co-Founder Tonggak.id Octa Ramayana.

Untuk alur dan peran Tonggak.id dalam mendapatkan data, ada empat proses yang saling berkesinambungan. Pertama, dimulai dari ditemukannya definisi masalah oleh SDIKSP yang kemudian di proses peneliti dan akademisi untuk validasi data.

Setelah itu, proses pengayaan dan penyebaran data yang dilakukan komunitas dan startup. Terakhir adalah pelaporan oleh komunitas dan startup untuk dibawa ke langkah aksi, merealisasikan masalah menjadi solusi baru.

Pemerintah daerah masih sulit buka data

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Robertus Theodore mengatakan saat ini untuk keterbukaan data dari internal pemerintah daerah masih sulit dilakukan. Hanya ada beberapa daerah saja yang sudah menerapkan keterbukaan data, seperti Bandung, Yogyakarta dan Pontianak. Ini tergantung kebijakan dari masing-masing pimpinannya.

Namun, sebagian besar pemimpin daerah masih banyak yang menganggap data baru akan didapat apabila ada yang memintanya terlebih dahulu. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah belum adanya payung hukum tertinggi berbentuk Peraturan Presiden yang dapat "memaksa" pemerintah daerah untuk berbagi data ke publik.

"Sejak 2014 kami dirikan Satu Data Indonesia sebagai ajang untuk open government agar data-data yang dihimpun jadi lebih optimal. Kami sedang fokus dorong pemerintah untuk menerbitkan Perpres keterbukaan data, "memaksa" lembaga untuk berbagi data internal ke publik," kata Robertus.

Robertus melanjutkan, dengan keterlibatan SDIKSP dalam inisiasi Tonggak.id menjadi salah satu upayanya dalam mendorong reformasi tata kelola data pemerintah lewat pemanfaatan data. Pihaknya percaya bahwa data akan bernilai lebih apabila data tersebut dimanfaatkan oleh pengguna baik itu pemerintah dalam konteks data-driven decision making dan masyarakat umum, termasuk pelaku startup.