Sejak akhir Maret, Indonesia merespon merebaknya pandemi Covid-19 dengan sejumlah regulasi, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar dan larangan mudik bagi mereka yang berada di wilayah terdampak. Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan pemerintah adalah pelonggaran aturan untuk layanan telemedicine yang tertuang di Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020. Sebuah aturan yang membuat lonjakan pengguna layanan telemedicine dan percepatan adopsi teknologi pada layanan digital.

Surat Edaran tersebut memberikan beberapa kewenangan kepada dokter, melalui layanan telemedicine untuk melakukan anamnesa, yang mencakup keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya atau faktor risiko, informasi keluarga dan informasi terkait lainnya yang ditanyakan dokter kepada pasien/keluarga secara online; pemeriksaan fisik melalui audiovisual; pemberian nasihat atau anjuran yang dibutuhkan; diagnosis; pengobatan yang berdasarkan pada diagnosis; penulisan resep; dan menerbitan surat rujukan.