Apa itu Penerimaan Negara Bukan Pajak? Pengertian, Contoh dan Jenisnya

Bayangkan pemerintah itu seperti restoran besar. Selain dari menjual makanan (pajak), restoran ini juga memiliki berbagai sumber pendapatan lain, misalnya dari menyewakan area parkir, menjual merchandise, atau bahkan mungkin memiliki mesin jukebox yang bisa dipakai tamu dengan membayar. Nah, pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain inilah yang bisa kita ibaratkan sebagai PNBP di pemerintahan.

Pengertian PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber selain pajak. PNBP berasal dari kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pengelolaan aset negara lainnya yang tidak berasal dari pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Khususnya, referensi utama mengenai PNBP adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada banyak regulasi lain yang turut mengatur mengenai PNBP tergantung dari jenis PNBP dan instansi yang berwenang atasnya.

Jika kita bandingkan dengan pendapatan negara lain seperti pajak Presentase PNBP dibandingkan dengan pendapatan negara dari sektor pajak bisa berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, harga komoditas di pasar global, dan lainnya.

Contoh sumber PNBP 

PNBP adalah singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Artinya, ini adalah uang yang diterima negara, tapi bukan dari pajak. Misalnya:

Retribusi: Bayaran yang dikenakan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, retribusi pasar, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pelayanan parkir. Bayangkan kamu pergi ke taman kota dan diminta bayar tiket masuk. Itu adalah salah satu contoh retribusi.

Royalti: Misalnya pemerintah punya tanah yang kaya dengan minyak. Ada perusahaan yang ingin menggali minyak tersebut dan mereka harus bayar ke pemerintah. Itu namanya royalti. Hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan: Seperti penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penerimaan dari penggunaan sumber daya alam: Seperti royalti dari pertambangan, perikanan, atau kehutanan.

Denda dan sanksi administratif. Sama seperti ketika kamu telat mengembalikan buku perpustakaan dan kena denda. Atau saat ditilang polisi, uang tilang itu jika masuk ke kas negara disebut PNBP.

Penerimaan berdasarkan hukum perdata, seperti sewa atau jual beli tanah dan bangunan milik negara.

Hasil penjualan aset negara. Contohnya seperti jual kapal tanker milik negara, jual konsesi ke pengusaha atau menjual aset-aset lain milik negara ke pihak lain,

Pengelolaan PNBP harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaannya demi kepentingan publik.

Kesimpulan

Untuk mendapatkan data aktual mengenai presentase PNBP dibandingkan dengan pendapatan pajak pada tahun tertentu, kamu perlu merujuk ke Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) atau sumber data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun yang bersangkutan.

Namun, secara umum, pendapatan dari sektor pajak biasanya mendominasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dibandingkan dengan PNBP. Pendapatan dari pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya biasanya memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan PNBP.

Nah, PNBP ini penting lho, karena uang yang didapat pemerintah dari sana bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, selain dari pajak, pemerintah punya "bisnis sampingan" lain untuk mendapatkan pendapatan. Keren, kan?